" Kehidupan ini seimbang, Tuan. Barangsiapa hanya memandang pada keceriaannya saja, dia orang gila. Barangsiapa memandang pada penderitaannya saja, dia sakit. "

- Pramoedya Ananta Toer -

Sunday, 8 April 2018

April 08, 2018

Asas-Asas Hukum Pidana Materiil Beserta Dasar Pasal Dalam KUHP




Halo, sobat. Jumpa lagi dengan admin idaman yang selalu ada buat dirimu. Ciyee. 
Jadi gini sobat, Pancarobaku ingin mengulas sedikit tentang asas-asas yang ada di dalam Hukum Pidana. Mungkin sobat bertanya, bukannya Pancarobaku itu blog yang berisi opini dan karangan bebas, Min? Kenapa kok bahas hukum pidana sih, Min? Mau dibawa kemana sih, blog ini?

Jadi begini sobat, sesuai adagium yang mimin pegang,
"Ius Suum Cuique Tribuerae" yang berarti "Berikan keadilan bagi semua orang yang berhak".
Kami berharap agar hal ini dapat menjadi suatu pencerdasan dan setidaknya membuat sobat menjadi tahu dan berujung pada ketertarikan dan jatuh cinta dengan hukum di negeri kita ini. Pada akhirnya, timbullah niat baik bagi kita semua untuk membenahi dan percaya pada hukum positif yang ada di negeri ini. Karena jika kita sama sekali tidak peduli, lantas siapa yang akan mengurusnya? Doi saja diurus, masa negeri sendiri dibiarin hehehe.

Semoga dapat memberikan sedikit pencerahan dan berguna bagi sobat semua. Selamat menikmati. Salam Progresif!

Kata kunci

  1. Asas - Asas Hukum Pidana
  2. Asas - Asas Hukum Pidana Materiil
  3. Asas - Asas Hukum Pidana disertai dengan pasal-pasal yang mengaturnya
  4. Sebutkan Asas-Asas Hukum Pidana disertai dengan pasal-pasal yang mengaturnya!


ASAS-ASAS HUKUM PIDANA MATERIIL

1. Asas Legalitas (Pasal 1 Ayat 1 KUHP)
Asas legalitas yang ada dalam hukum pidana sering disebut dengan asas nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali, atau sering disingkat menjadi nullum delictum noella poena sine lege, yang berari bahwa, tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu.

Sedangkan dalam KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas legalitas adalah :
“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” (Pasal 1 Ayat 1 KUHP).
Seorang sarjana hukum pidana dari Jerman yang bernama Paul Johan Anslem von Feurbach (1775-1833) telah merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa latin: 


  • Nulla Poena Sine Lege (Tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang)
  • Nulla poena sine crimine (Tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana)
  • Nullum crimen sine lega stricta (Tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan yang tegas)
  • Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan yang mendahuluinya)
  • Nullum crimen sine poena legali (Tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang)

Dari hal tersebut, dapat kita analisa bersama bahwa terdapat beberapa pengertian di dalam asas legalitas tersebut, antara lain:

  1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
  2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan suatu konsep analogi.
  3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan sebuah kebiasaan.
  4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat lex certa).
  5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana (retroaktif).
  6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang.
  7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Tujuan asas legalitas adalah:

  1. Menegakkan kepastian hukum.
  2. Mencegah kesewenang-wenangan dari penguasa.


2. Asas Teritorial atau Wilayah (Pasal 2 KUHP)
Asas ini menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara itu mutlak berlaku di wilayah negara yang bersangkutan terhadap semua orang, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut. Patokan dari asas ini adalah tempat atau wilayah dari hukum itu sendiri, sedangkan orang atau subjeknya tidak dipersoalkan.

Asas wilayah ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan delik di suatu wilayah dari negara tempat berlakunya hukum pidana, orang tersebut harus tunduk pada hukum pidana yang ada di negara itu. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak dipersoalkan. 

Asas ini mempunyai dasar logika sebagai perwujudan atas kedaulatan negara untuk mempertahankan ketertiban hukum di dalam wilayah negara, dan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan pidana berarti orang itu telah melanggar ketertiban hukum yang ada dalam negara tersebut. 

Dapat dikatakan pula bahwa asas ini berperan sebagai dasar utama kedaulatan hukum, sedangkan asas-asas yang lain dipandang sebagai pengecualian yang bermanfaat perluasannya.

Sedangkan dalam KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas teritorial adalah:

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam Indonesia.” (Pasal 2 KUHP).

Perkataan setiap orang dalam pasal tersebut mengandung arti baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang berada di Indonesia.

Dalam hal melakukan perbuatan, tedapat kemungkinan bahwa perbuatannya sendiri tidak dilakukan di Indonesia, tetapi akibatnya terjadi di Indonesia, misalnya saja seseorang yang berada di luar negeri mengirimkan paket berisi bom dan meledak serta membunuh orang ketika paket tersebut dibuka di Indonesia. Hal ini terkait dengan teori-teori locus delicti (tempat terjadinya delik atau tindak pidana) yang mungkin akan kami bahas lebih lanjut ketika membicarakan tentang tindak pidana.

Tahukah kamu sobat? Teritorial Indonesia diperluas dengan pasal 3 KUHP yang mengatakan  bahwa ketentuan pidana itu berlaku juga bagi setiap orang yang diluar Indonesia melakukan tindak pidana di dalam perahu Indonesia. Namun seiring dengan perkembangan zaman, malalui UU No. 4 Tahun 1976, maka Pasal  3 tersebut diubah dan berbunyi:
“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”


3. Asas Perlindungan atau Asas Nasionalitas Pasif (Pasal 4 KUHP)
Asas ini menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku juga terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana meskipun di luar wilayah negara tersebut (baik pelaku tersebut merupakan warga negara sendiri maupun orang asing) bila tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut mengganggu kepentigan hukum dari negara yang bersangkutan.

Sedangkan dalam KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas nasional pasif adalah:
“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan:
  1. Salah satu kejahatan tersebut pasal-pasal: 104,106,107,108,110,111 bis ke-1, 127 dan 131.
  2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
  3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda deviden atau tanda bunga, yang mengikuti surat sertifikat itu, dan tanda yang digunakan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah tulen dan tidak palsu.
  4. Salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan pasal 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan 479 huruf J tentang penguasaan pesawat udara dengan melawan hukum, dan pasal 479 huruf     L, M, N, dan O tentang keselamatan penerbangan sipil.” (Pasal 4 KUHP).

Tidak semua kepentingan hukum dilindungi, melainkan hanya kepentingan yang vital dan berhubungan dengan kepentingan umum baik yang bersifat nasional dan internasional saja yaitu yang berwujud:
  1. Terjaminnya keamanan  negara dan kepala Negara beserta dengan wakilnya, Pasal 4 ke 1 KUHP.
  2. Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai dan merek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dari kejahatan pemalsuan, Pasal 4 ke 2 KUHP.
  3. Terjaminnya terhadap surat uang, sertifikat utang, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, Pasal 4 ke 3 KUHP.
  4. Terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan dibawa ke dalam kekuasaan bajak laut, Pasal 4 ke 4 KUHP.
Asas ini juga menentukan bahwa hukum pidana suatu negara (termasuk Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan Negara yang dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu sendiri. Disini yang dilindungi bukanlah kepentingan individu orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas.

Jika terdapat orang Indonesia yang menjadi korban delik di wilayah Negara lain, yang dilakukan oleh orang asing, maka hukum pidana Indonesia tidak berlaku. Diberi kepercayaan kepada setiap negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya sendiri. 

Berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara menurut asas ini disandarkan kepada kepentingan hukum (Rechtbelang) Menurut Simons: Rechtgoed yang dilanggarnya. Dengan demikian apabila kepentingan hukum dari suatu Negara yang menganut asas ini dilanggar oleh seseorang, baik oleh warga negara ataupun oleh orang asing dan pelanggaran yang dilakukukan baik di luar maupun di dalam negara yang menganut asas tadi, Undang-undang Hak Pidana Negara itu dapat diberlakukan terhadap pelanggar tersebut. 


4. Asas Personalitas atau Nasionalitas Aktif (Pasal 5 KUHP)
Asas ini menentukan, bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara disandarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitas seseorang yang melakukan suatu perbuatan, dan tidak pada tempat dimana perbutan tersebut dilakukan. 

Ini berarti, bahwa undang-undang hukum pidana hanya dapat diperlakukan terhadap seseorang warga negara yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dalam pada itu tidak menjadi persoalan dimana perbuatan itu dilakukannya meskipun di luar negara asalnya, undang-undang hukum pidana itu tetap berlaku pada dirinya. (Prasetyo,2011:43-44).

Menurut asas ini ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Untuk mereka yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia telah diliputi oleh asas territorial pada Pasal 2 KUHP.

Pasal 5 KUHP berisi ketentuan tersebut, tetapi dengan pembatasan tertentu, yaitu jika yang dilakukan adalah perbuatan yang diatur di dalam:
  1. Bab I dan II Buku Kedua KUHP, yaitu kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 104-139.
  2. Pasal 160,161 (menghasut di muka umum untuk menentang penguasa umum), Pasal 240 (berkaitan dengan melakukan kewajiban sebagai warga Negara, seperti wajib militer dan lain sebagainya), Pasal 279 (berkaitan dengan perkawinan yang dilarang), Pasal 450-451 (yang berkaitan dengan pembajakan laut).
  3. Perbuatan yang menurut perundang-undangan di Indonesia temasuk kejahatan dan menurut ketentuan di Negara itu dapat dipidana.
Kejahatan-kejahatan ini sangat penting bagi negara republik Indonesia, tetapi sekiranya tidak termuat dalam hukum pidana dari negara asing sehingga pelaku-pelakunya tidak akan dihukum jika kejahatannya dilakukan di wilayah negara asing tersebut, sedangkan apabila kejahatan-kejahatan itu dilakukan oleh warga negara Indonesia, orang itu dianggap layak dihukum meskipun kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara asing sekalipun.

Lain halnya denga golongan kejahatan yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 sub kedua. Kejahatan-kejahatan seperti ini dihukum juga menurut hukum pidana negara asing kalau dilakukan disana. Apabila kejahatan itu dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, dan orang itu mencari perlindungan di wilayah Indonesia, kemungkinan besar orang itu oleh pemerintah Indonesia tidak akan diserahkan kepada pemerintah Negara asing yang bersangkutan. 
Ketentuan di butir terakhir itu disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak semua Negara mengadakan pembagian antara kejahatan dan pelanggaran seperti halnya di Indonesia sehingga ukurannya adalah yang di Indonesia termasuk kejahatan (Buku Kedua) saja dan di negara itu sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Ketentuan ini juga berlaku untuk seseorang yang baru menjadi Warga Negara Indonesia setelah melakukan perbuatan tersebut.

Pasal  6 KUHP memberikan sedikit pelunakan, yaitu, “Berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhi pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati”.
          
Tetapi ada sedikit pembahasan, yang termuat dalam pasal 6 KUHP, yang menentukan, bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan oleh pengadilan di Indonesia apabila kejahatan yang bersangkutan, menurut hukum pidana Negara asing yang bersangkutan, tidak diancam dengan hukuman mati. Indonesia tidak akan menyerahkan warganya untuk diadili di luar negeri, ketentuan ini berlaku bagi semua kejahatan menurut KUHP Indonesia. 

Pasal 7 KUHP mengancam pejabat Indonesia yang ada di luar Indonesia melakukan perbuatan seperti yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP (menyangkut kejahatan jabatan).


5. Asas Universal (Pasal 9 KUHP)     
Asas ini menegaskan bahwa suatu hukum pidana suatu negara dapat berlaku terhadap siapa saja, dimana saja dan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat mengganggu ketertiban dan kepentingan hukum dunia internasional. Asas ini dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia (hukum internasional) (Prasetyo,2011:45).

Untuk ikut serta memelihara ketertiban dunia, KUHP Indonesia juga mengatur tentang dapat dipidanya perbuatan-perbuatan seperti pembajakan di laut, meskipun berada di luar kendaraan air atau berada di laut bebas. Kejahatan demikian ini lazim disebut sebagai asas universal karena bersifat mendunia dan tidak membeda-bedakan warga Negara manapun, yang penting adalah terjaminnya ketertiban dan keselamatan dunia.

Selanjutnya Pasal 9 KUHP menyatakan bahwa: 

“berlakunya Pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian- pengecualian yang diakui di dalam hukum internasional”

Contoh konkretnya hukum internasional mengakui adanya kekebalan atau imunitas diplomatik dan hak eksteritorial yang dimiliki oleh kepala negara asing, duta besar dan para diplomat juga personal angkatan perang negara asing yang berada di Indonesia atas izin pemerintah Indonesia.

Menurut Moeljatno pada umumnya pengecualian yang diakui meliputi:
  1. Kepala Negara beserta keluarga dari negara sahabat, dimana mereka mempunyai hak ekstrateritorial. Hukum nasional suatu negara tidak berlaku bagi mereka.
  2. Duta besar negara asing beserta keluarganya.
  3. Anak buah kapal perang asing yang berkunjung ke suatu negara sekalipun berada di luar kapal. Menurut Hukum Internasional kapal perang adalah teritorial negara yang mempunyainya.
  4. Tentara negara asing yang berada dalam wilayah negara dengan persetujuan negara itu sendiri.


6. Asas Apabila Terdapat Perubahan Dalam Undang-Undang Setelah Peristiwa Itu Terjadi, Maka Dipakailah Ketentuan Yang Paling Menguntungkan Bagi Tersangka. (Pasal 1 ayat 2 KUHP)

Artinya jika pada saat perbuatan dilakukan kemudian terjadi perubahan ketentuan undang-undang maka undang-undang yang memberikan ancaman hukuman yang paling ringan yang akan diberlakukan terhadap tersangka.

Asas ini di dasarkan pada pasal 1 ayat 2 KUHP yang mengatakan bahwa, “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhdap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling mengutungkannya”

Misalnya: Seorang yang disangka melakukan pidana korupsi pada tahun 1998 dan diancam hukuman oleh undang-undang No. 31 Tahun 1971 dengan ancaman hukuman 10 tahun, maka pada saat proses persidangan pada tahun 1999 tiba-tiba pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang mengancam perbuatan tersebut dengan hukuman ancaman 20 tahun. Maka sesuai dengan asasnya dipakailah ketentuan yang paling ringan bagi terdakwa.


7. Asas Hukum Pidana Khusus Mengesampingkan Hukum Pidana Umum (Lex Specialis Derogart Lex Generalis) (Pasal 103 KUHP)
Artinya bahwa karena sumber hukum pidana ada dua jenis yaitu yang terkodifikasi dan yang tidak, dimana undang-undang yang tidak terkodifikasi tersebar, maka jika ada seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi maka yang diberlakukan adalah undang-undang korupsi (Lex Specialis) atau orang yang melakukan jual beli narkoba maka yang diberlakukan adalah undang-undang Narkoba (lex specialis bukan KUHP) terdapat dalam pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasanya perbuatan pidana khusus mengesampingkan hukum pidana umum itu didasarkan pada pasal 103 KUHP yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-udangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”


Demikian beberapa asas-asas hukum pidana materiil yang dapat kami simpulkan sobat, semoga bermanfaat. Terima kasih  :)

Saturday, 31 March 2018

March 31, 2018

Ujian Nasional Itu Penting Nggak, Sih?



Halo, sobat. Jumpa lagi dengan admin terunyu di blog ini, hehe. Oke, berhubung satu minggu lagi mimin ada UNBK, jadi kali ini mimin mau sharing opini aku tentang Ujian Nasional atau UNBK. Oh, iya, minta doanya juga ya, biar ujian mimin lancar dan dimudahkan, hehe. Aamiin.
Ingat ya, ini opini dan perspektif mimin.

Nah, mimin masih sering dapet kata-kata, "UN itu penting nggak, sih?", "UN itu nggak penting,  ngapain diseriusin", "UN penting tauk, kan buat sinkron ke SNMPTN", "belajar buat ujian masuk PTN aja, lah." dsb, dll, dst.
Hmm ... menurut sobat gimana?

Sekarang, yang jadi penentu kelulusan memang USBN, bukan UN lagi. Dengan bagitu, banyak orang yang beranggapan bahwa UN tidaklah berarti lagi. Tapi kenapa ya, kok Kemdikbud masih selenggarakan UN?

Ada beberapa alasan kenapa UN itu bisa jadi penting atau tidak penting:

*) Beberapa tempat kerja masih memerlukan nilai UN sebagai syarat diterimanya calon pekerja. Karena itu, UN bisa dianggap penting bagi si calon pekerja yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Skill memang yang utama, dan alangkah baiknya lagi jika diimbangi dengan nilai akademik yang bagus. Nilai akademik, juga bisa sebagai ukuran kecerdasan intelektual.

Tapi, nilai-nilai sekarang kan banyak yang dimanipulasi, didongkrak-dongkrak biar besar. Nah, di sini lah fungsi UN. Karena sekarang basisnya komputer, kecurangan semacam itu, bye-byealias, hasil UN itu murni. Paling, hati-hati saja sama server yang kadang error dan bisa menghambat proses UN sobat.


*) Ada pihak yang bilang UN itu berhubungan dengan SNMPTN, tapi ada juga yang bilang tidak ada hubungannya. By the way, SNMPTN itu misterius, jadi plis jangan berharap banget sama dia, sakit banget kalau ujungnya di-php-in *jangan-jangan kelulusannya pakai random.org, haha, nggak lah ya.
Jadi, terlepas dari ada atau tidaknya hubungan, lebih baik antisipasi saja dengan usaha maksimal. Kalau menurut sobat memang ada hubungannya, syukur dapat nilai bagus bisa menunjang lolosnya SNMPTN. Kalau menurut sobat nggak ada, silakan mau bagaimana usaha untuk UNBK.

*) Seriously man, pasti dapat nilai gede itu seneng banget, apalagi nilai murni. Macam hasil UTS, UN, SBM, Utul, kan tidak ada campur tangan guru atau yang lain. Yah, paling-paling yang membuat murni atau tidaknya hasil itu, dalam prosesnya ada unsur mencontek atau tidak tidak hoho. Tapi, bener, deh. Ngerjain soal ujian sendiri lalu dapat nilai bagus itu lebih memuaskan dan membanggakan. Juga, berasa berguna belajarnya.

*) Nilai yang tercetak di selembar kertas atau media apa pun itu, selamanya akan jadi kenangan, hohoho. Bayangkan ketika anak dan cucu sobat melihat nilai ijazah sobat (pakai ijazah karena benda keramat ini bakal banyak fungsinya untuk kedepannya, kan, hehe). Komentar bila nilai sobat bagus kurang lebih gini, "waah, mbah kok pinter banget ya, aku mau jadi pinter kayak mbah ah". Bangga, nggak? Hahaha. Tapi, kalau nilainya kecil-kecil dan unyu-unyu, kurang lebih gini, "mbah, kok nilainya gini amat, sih, ini nilai apaan", anak cucu ngejek dan terbitlah sebuah penyesalan dalam sanubari sobat, hahaha.

*) Nah, bagi yang mau melanjutkan pakai jalur ujian mandiri, kedinasan, ujian tulis, Simak UI, SBMPTN, atau sejenisnya, hasil semua itu memang tidak mempertimbangkan nilai UN. Dan, mereka akan lebih giat quality time dengan soal-soal ujian mandiri tersebut. Hmm ... mimin sendiri termasuk pejuang SBM, kok, hehe.
Tapi, sekarang mimin lagi memperjuangkan UN dulu. Loh, kok, kenapa? Ya, karena mimin anggap UN itu penting, jadi mimin perjuangin banget, macam merjuangin cintanya ke dia, uhuk. Dan prinsip mimin itu, usaha buat apa yang mau dihadapi lebih dulu. Meski SBM itu ketaaaaaat dan suuuuuulit bangeeeet, tapi mimin yakin bisa, dengan memanfaatkan sisa hari setelah UN dan sebelum SBM (3 minggu quality time sama SBM dan Z****s hohoho.
Oh, iya, sedikit tips buat adek-adek kelas yang mau ambil SBM atau sejenisnya, lebih baik sekarang mulai dipelajari tuh soal-soalnya, libur semester satu dan semester dua bisa sambil dimanfaatkan untuk mencicil SBM. Mimin dulu gitu, hehe, liburan gabut soalnya.

*) Nah, kita (anak kelas 12) sekolah kan udah lama, tuh. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun sampai lumutaaaan tapi kalau nggak dapat apa-apa? Sayang dong, duit emak bapak berjuta-juta keluar buat kita tapi kita nggak dapat apa-apa. Serius, yang diinginkan emak bapak tercintah dari kita itu: belajar yang bener, main yang bener, berbakti sama mereka, nilai bagus, peringkat bagus, jadi orang sukses. 
Yap, itu adalah materi yang harus kita kasih sama mereka sebagai balas budi akan usaha dan pengorbanan emak bapak. Sulit? Emang, malah lebih sulit mereka yang membesarkan kita. Kita mah apa, cuma butiran debu yang masih belum bisa berkelana sendiri. Tapi, percayalah, kalau kita mau belajar tekun disertai doa (apa pun, entah itu buat ujian sekolah, belajar masak, menjahit, nyepeda), pasti suatu saat nanti belajar yang tekun itu akan membuahkan hasil.



https://pixabay.com/id/siluet-orang-pria-ambisi-tahu-978956/


Sopo nandur, bakale ngunduh.

"Min, lu ngomong gitu sok banget, kayak udah pernah ngelakuin aja."
Hahaha ... bukan masalah udah atau belum pernah ngelakuin, sadarkan diri saja dulu, baru bertindak. Mimin, kan hanya sharing opini mimin, huhuhu.

Menyadarkan diri dari godaan kemalasan itu sulit kalau kita nggak benar-benar merenungkan "aku mau jadi apa sih besok". Tentukan tujuan yang ingin sobat wujudkan, dan mulailah bertindak untuk mewujudkannya. Kita perlu seseorang, entah itu emak, bapak, teman, atau pacar. Mereka bisa jadi sebagai motivator, pengingat, dan pemacu bila kita sedang berada di titik termalas dan putus asa.

Oke, itu adalah sekelumit hal mengenai penting atau tidaknya UN versi mimin. Kita (kelas 12) satu minggu lagi menghadapi UN. Kalau sekarang sobat ingin memberikan sesuatu kepada emak bapak, gunakanlah UN itu dengan semaksimal mungkin. Suguhkan nilai UN yang bagus, pasti emak bapak terharu bangga.
Jangan lupa berdoa, dan sadarlah bahwa mencari uang itu tidak semudah menggunakan uang itu sendiri. Dengan begitu, sobat bisa lebih perhitungan dan meminimalisir keborosan :)

Dan soal "UN Itu Penting Nggak, Sih?", setidaknya dengan artikel ini sobat pribadi bisa menjawab pertanyaan itu dan punya perspektif tersendiri tentunya.

Karena menyesal itu nggak enak, maka sekarang berusahalah
untuk tidak menyesal di kemudian hari

Terima kasih sudah berkunjung, mohon maaf bila ada kesalahan, mimin masih manusia, hehe.

Happy weekend, all :)


Sumber gambar: https://www.kompasiana.com/kitikirana/karikatur-un-2014-rugi-kalau-tidak-dibaca_54f7a077a33311c5198b466a

Sunday, 18 March 2018

March 18, 2018

Nikmatnya Menjadi Penjilat




Kalau hidup sekedar hidup, BABI HUTAN JUGA HIDUP.
Kalau bekerja sekedar bekerja, KERA JUGA BEKERJA.
-Buya Hamka-



Bagaimana pandangan sobat mengenai quotes tersebut? Tentu manusia memiliki derajat yang lebih tinggi daripada hewan karena akal yang dimilikinya. Pada marwahnya memang demikian, namun bagaimana jika kita sebagai manusia tak memanfaatkan karunia tersebut melainkan hanya bersikap tak lebih dari seonggok daging yang haus akan nafsu?

Bukan menjadi masalah yang berarti jika manusia tidak menggunakan akalnya. Mungkin hanya tampak seperti orang sakit yang perlu perawatan dan kasih sayang khusus. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika manusia terlalu polos dan jujur akan segala tindakannya.

Mereka yang jujur dan bertindak sesuai dengan aturan belum mengerti bagaimana nikmatnya menembus tatanan dengan instant. Jangankan berbuat curang, menjadi penjilat pun tak tahu rasanya. Padahal, sungguh nikmat yang tiada dua.

Tak perlu bersusah payah membuat konsep baru bung, jika dengan mengubah sedikit konsep orang lain yang sudah ada pun kau bisa disebut sebagai pencipta suatu karya. Betapa nikmatnya menjadi penjilat,bukan? Tak perlu lah mengabdi bertahun-tahun dan naik jabatan sesuai prosedur jika kau tahu bagaimana caranya menjatuhkan oranglain sehingga memang hanya tersisa dirimu lah yang pantas mengemban jabatan tersebut.

Ku katakan sekali lagi, berhentilah belajar dengan rajin dan memahami segala materi serta praktek kerja jika hanya dengan memberi amplop saja nilai yang keluar sudah pasti A. Berhentilah berproses dalam kehidupan berorganisasi bung, bukankah kau sudah tahu sendiri? Jika suaramu tak lebih dari sampah kalau kau belum punya relasi dengan sang mulia atasan.

Masih kurang? Ingin menjadi pejabat? Apakah mimpimu menjadi PRESIDEN? Jangan muluk-muluk, kita tengok saja desa terlebih dahulu. Tak perlu kau repot-repot memahami seluk beluk desa, membuat terobosan baru untuk program desa, apalagi mengerti suara hati warga desa, jika pada nyatanya cukup dengan muwur saja mimpi itu menjadi nyata. Sekarang bukan zamannya lagi adu program dan konsep bosku, namun adu kuat serangan fajar lah yang akan menjadi penentu siapa pemenangnya.

Untuk apa menjadi orang lurus, orang jujur, orang taat, bila menjadi penjilat itu lebih menggoda. Bukankah di negeri dagelan ini semuanya dinilai hanya dari melihat sebuah hasil? Lalu untuk apa bersusah payah dengan proses yang jujur jika dengan cara curang pun hasil tersebut dapat pula diraih? Bahkan terkadang lebih memuaskan dan lebih cepat diraih jika menggunakan jalan yang curang bukan?

Untuk apa duduk menghabiskan waktu berlama-lama di kampus jika dengan titip absen pun hasil dari daftar presensi sama saja mendapat 100%?  Untuk apa berkoar-koar mengutuk korupsi dan dengan lantang berseru “Hidup Rakyat Indonesia”, jika mereka yang katanya lulusan “reformasi” saja terbawa dalam arus sistem yang dulu mereka tolak dan malah menikmati HIDUP mewah dengan uang RAKYAT INDONESIA.

Pada akhirnya, tinggal kau yang menentukan sobat, tetap memegang teguh sebuah kejujuran atau mungkin mencoba beralih untuk menjadi penjilat karena hidup yang ditawarkan serba nikmat. Semua manusia yang sehat jiwanya tentu punya nurani. Ketuklah nurani tersebut. Pilihlah yang sesuai dengan bisikan nuranimu. Sebab jika kita memakai nurani kita, apapun opsi yang kita pilih, setidaknya kita sudah tak serupa dengan babi hutan maupun kera.

Sumber gambar: http://news-share-fun.blogspot.co.id/2016/02/mengenal-sosok-buya-hamka.html






Thursday, 15 March 2018

March 15, 2018

Tata Cara Pendaftaran SNMPTN Bidikmisi (2018)


Salah satu jalur pendaftaran SNMPTN selain reguler yang sudah aku posting langkah-langkahnya kemarin di SINI, yaitu SNMPTN Bidikmisi. Jalur ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru yang perekonomiannya kurang, namun mumpuni di bidang akademik. Selain SNMPTN Bidikmisi, ada pula SBMPTN Bidikmisi.
Bidikmisi merupakan beasiswa yang diberikan pemerintah, dan bagi si penerima akan dibebaskan biaya kuliah dan diberi uang saku untuk keperluan sehari-hari. Pemberian uang saku dilakukan tiap 3 bulan sekali, tapi ada juga yang lebih. Besar uang sakunya beda-beda, tergantung PT. Saat postingan ini dibuat, di UNDIP sekitar Rp 800.000,- dan UNSOED sekitar Rp 650.000,-.
Untuk Bidikmisi ini, berkas-berkas yang diperlukan cukup banyak. Nah, di bawah ini sekilas tentang tata cara pendaftaran SNMPTN Bidikmisi.

1. Siapkan berkas-berkas
Pertama sobat perlu mendaftarkan diri ke panitia SNMPTN sekolah (biasanya Humas atau yang mengurus SNMPTN), agar bisa dapat No. Pendaftaran dan Kode Akses Siswa yang digunakan untuk log in Bidikmisi.
Yang perlu dipersiapkan kira-kira scan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) bisa minta ke balai desa, foto keluarga, kartu keluarga, pas foto 4 x 6 dengan ukuran tidak lebih dari 300 kb, foto rumah tampak depan, foto ruang tamu, surat pajak bumi bangunan & rekening listrik terbaru, kalau punya KIP (Kartu Indonesia Pintar) bisa disertakan dalam berkas.

2. Log in di website resmi Bidikmisi
Bisa diakses di
http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/ lalu klik bagian Siswa.


Masukkan No. Pendaftaran dan Kode Akses Siswa dengan benar. Lalu centang 'Biarkan Tetap Masuk' dan klik 'Masuk Sekarang'


Lalu akan muncul Dashboard seperti berikut:
Untuk mengisi data-datanya, sobat harus mengklik kotak kuning itu, atau bisa juga klik tab bergambar di atasnya. Untuk bagian Kondisi Ekonomi, isi terakhir saja kalau semua berkasnya sudah tersedia karena kalau udah di simpan kalau mau diubah lagi agak ribet, selain itu, bisa di ubah. Okay mari buka tab-nya satu per satu....


3. Biodata
Kolom NISN dan Nama Siswa sudah otomatis terisi, kalau ada kesalahan segera hubungi bagian Tata Usaha atau yang menangani pengisisan PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa) di sekolah.
Lalu, ada tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat lengkap, provinsi, kabupaten, kode pos, email, no. telepon (jika punya), dan no. handphone. Kolom yang berbintang merah itu wajib diisi ya, jangan sampai salah.


Kalau sudah sesuai semua, klik Simpan. Dan akan muncul seperti ini:
Insert pas foto terbaru (amannya pakai seragam OSIS dan background merah atau biru). Ukuran foto tidak boleh lebih dari 300 kb. Kalau sudah, klik simpan dan akan muncul review tampilan Biodata yang sudah lengkap. Untuk Bioadata ini bisa diubah datanya kalau ternyata ada yang salah input. Oh, iya, data-data ini harus sesuai dengan yang ada di PDSS, ya.
Sekarang kembali ke Dashboard dan pilih kolom Kondisi Ekonomi.


4. Kondisi Ekonomi
Upload datanya meliputi: pekerjaan ayah dan ibu, penghasilan ayah dan ibu, penerimaan jenis bantuan pemerintah (KIP, KPS, dsb), hutang, cicilan hutang, piutang, cicilan piutang, dan jumlah tabungan.



Nah, kalau sudah sesuai semua, klik simpan, dan akan muncul laman seperti berikut:
Upload scan SKTM kemudian klik simpan. Setelah itu kembali ke Dashboard lalu pilih kolom Data Keluarga.


5. Data Keluarga
Meliputi: nama ayah, status ayah (hidup, wafat, dsb), status hubungan dengan ayah (kandung, tiri, dsb), pendidikan ayah, pekerjaan ayah, deskripsi ayah, nama ibu, status ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, deskripsi ibu, jumlah tanggungan (tidak termasuk anak yang sudah menikah dan punya anak sendiri), dan no. telepon orang tua bisa ayah atau ibu.
Untuk kolom deskripsi ayah dan ibu itu, menceritakan kehidupan ayah dan ibu sobat sehari hari dalam bentuk narasi, misal, "Ayah saya sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan. Ayah berangkat kerja sejak pukul 7 pagi, pulang pukul 5 sore. Ayah dalam keadaan sehat wal afiat." dan seterusnya. Jadi, dikarang sendiri. Ini nanti saat wawancara di PTN terkait akan ditanyakan, lho (semua data kayaknya juga ditanyakan, sih). Jadi, deskripsikan dengan baik, benar, dan jujur ya, jangan mengada-ngada.



Nah, kalau sudah klik Simpan, dan akan muncul tampilan berikut:
Upload foto keluarga, kemudian klik Simpan. Setelah itu akan muncul review data-data yang sudah diinput. Lalu kembali ke Dashboard dan klik tab Data Prestasi.


6. Data Prestasi (Opsional)
Nah, untuk bisa memasukkan data prestasi, sobat harus mengunggah atau melaporkan atau memberitahukannya terlebih dahulu kepada panita SNMPTN atau yang mengurusi. Baru setelah itu sobat masuk tab Data Prestasi untuk mengklaim prestasi yang sudah diunggah ke panitia SNMPTN.
Jika data prestasi sudah ada di tangan panitia, sobat bisa langsung klik Tambah Prestasi dan ikuti petunjuk berikutnya.
Jika sudah beres, kembali ke Dashboard lalu pilih tab Kondisi Rumah.


7. Kondisi Rumah
Meliputi: kepemilikan rumah (sewa, sendiri, dsb), tahun perolehan rumah, sumber listrik (PLN, genset, pulsa, dsb), daya listrik, luas tanah, NJOP/meter, luas bangunan, bahan atap (genteng, asbes, dsb), bahan lantai (marmer, tanah, dsb), bahan tembok (batako, kayu, dsb), mandi cuci kakus (milik sendiri, numpang, dsb), sumber air utama (PDAM, sumur, dsb), jarak dari pusat kota, jumlah orang tinggal.
Untuk data ini bisa berpedoman pada surat pajak bumi bangunan dan kartu keluarga.


Jika sudah beres dan benar, klik Simpan, dan akan muncul laman sebagai berikut:
Upload foto rumah tampak depan, kemudian simpan. Lalu upload lagi foto ruang tamu, kemudian simpan. Setelah itu kembali ke Dashboard dan klik tab Aset Keluarga.


8. Aset Keluarga (Optional)
Bagi sobat yang punya motor, televisi, kulkas, atau sepeda, lampirkan saja di sini. Agar nanti saat disurvei oleh panitia Bidikmisi tidak terjadi kecurangan atau manipulasi data. Karena kabarnya, pihak pensurvei itu tidak hanya mewawancarai keluarga sobat, tapi juga para tetangga. Buat apa? Ya, buat mencocokan data dan keterangan.
Klik Tambahkan Aset lalu akan muncul laman berisi kolom-kolom Aset Data untuk diisi.


Yang haru diisi yaitu: nama aset, merek/tipe, jenis barang, tahun perolehan, metode perolehan, kondisi aset, harga beli, estimasi nilai barang saat ini (harga barang kalau dijual saat ini).
Kalau sudah lengkap dan benar semua, klik Simpan Aset, lalu kembali ke Dashboard (atau kalau ada laman yang harus diisi berikutnya, isi saja, ikuti alur)
Selanjutnya klik tab Rencana Hidup.


9. Rencana Hidup
Ini adalah mengenai bagaimana rencana hidup sobat ketika sudah kuliah di PT. Meliputi: rencana tinggal (kos, pesantren, dsb), dukungan keluarga (ya atau tidak), trsansportasi asal (jalur darat, pesawat, dsb), transportasi harian (sepeda, kendaraan umum, dsb), biaya transportasi dari tempat tinggal ke kampus.
Klik Simpan, dan akan muncul laman review data yang sudah diinput. Nah, kalau ada kesalahan bisa klik Perbarui data rencana. Jika sudah, kembali ke Dashboard dan klik tab Jalur Seleksi.



10. Jalur Seleksi
Setelah mengklik, akan muncul laman Pakta Integritas yang berisi semacam 'saya memahami tentang Bidikmisi', gampang aja, tinggal di cekliks atau centang di kotak kecil, pokoknya centang-centang. Setelah itu, klik Proses Selanjutnya, dan akan muncul laman sebagai berikut:


Nah, sebelum mengisi laman di atas, sobat perlu mendaftar SNMPTN dulu (atau SBMPTN atau jalur lain). Buat apa, sih? Ya, buat milih PTN dan jurusan. Karena sekali lagi pendaftaran Bidikmisi dan SNMPTN itu tidak sama. Kalau Bidikmisi itu untuk bisa mendapatkan beasiswanya, kalau SNMPTN untuk bisa memilih PTN dan jurusan.
Nah, sobat bisa mendaftar SNMPTN di http://www.snmptn.ac.id/ lalu klik tab Pendaftaran SNMPTN. Kalau belum tahu alurnya, bisa di cek di SINI. Tapi, jangan finalisasi dulu.
Setelah sampai tahap pra-finalisasi SNMPTN, sobat balik ke tab Bidikmisi, lalu klik Dapatkan KAP & PIN. Oke lanjut....




Nah, isi kolom NISN. NISN yang dipakai pada saat SNMPTN. Setelah klik Proses Selanjutnya, akan muncul laman berikut:


Baca dulu baik-baik baru klik Simpan Seleksi. Setelah itu akan muncul laman seperti berikut:



Nah, selamat sobat sudah dapat KAP & PIN. Gunanya itu untuk verifikasi Bidikmisi. Kalau gitu langsung balik ke tab SNMPTN lalu klik tab Bidikmisi, akan muncul laman sebagai berikut:


Masukkan KAP & PIN tanpa tanda setrip ( - ), lalu berdoa dulu sebelum kemudian klik verifikasi.
Yap, selamat sobat sudah selesai mendaftar Bidikmisi. Sekarang tinggal balik ke tab SNMPTN untuk melakukan finalisasi pendaftaran SNMPTN, kalau bingung bisa cek panduannya di postingan pendaftaran SNMPTN di blog ini.

Yap, selamat, sobat sudah beres pendaftaran paket SNMPTN Bidikmisi. Sekarang sobat bisa log out semua website, lalu berdoa kepada Tuhan biar dilancarkan prosesnya dan diberi hasil yang terbaik. Aamiin.
Jadi, intinya, selesaikan dulu Bidikmisi, lalu baru finalisasi SNMPTN. Kalau kebalik juga nggak apa-apa kok, tapi ya amannya gitu aja kayak langkah-langkah di atas.

Sekian postingan kali ini, mohon maaf bila ada kekeliruan, saya masih manusia. Silakan tinggalkan komentar atau gabung di Chat Yuk! dengan baik. Semoga bermanfaat :)

Sumber gambar: http://www.kampusgw.com/beasiswa/beasiswa-bidikmisi-2018